Dalam Majalah Daunjati edisi 2020 yang bertajuk “Bicara Papua”, Daunjati pernah berkesempatan mewawancarai Markus “Max” Binur, seorang seniman audio-visual dan salah satu penggagas Papuan Voices, sebuah komunitas penggagas Festival Film Papua.
Kala itu, Daunjati berusaha merekam suara Max di tengah arus informasi tentang Papua yang tak berimbang, berupaya merekam pikirannya, semangatnya, dan keyakinannya bahwa seni dapat menjadi alat perjuangan bagi rakyat Papua.
Lima tahun telah berlalu sejak wawancara itu dilakukan. Kini, ketika kabar kepergiannya sampai kepada kami, kata-katanya terasa hidup kembali bagai menjadi pesan yang ditinggalkan untuk kita semua tentang bagaimana seni dapat menuntun manusia menuju kebebasan.
Dalam Majalah Daunjati edisi 2020 itu, di akhir wawancara Max pernah berkata dengan nada ringan namun penuh makna:
“Kami ingin merekamnya… merekam berbagai permasalahan yang dialami orang Papua, untuk dipublikasikan, di tengah arus informasi yang tidak berimbang.”
Bagi kami kalimat itu cukup sederhana, namun memiliki penekanan yang sangat tegas, sebuah intisari dari seluruh esensi hidupnya. Perihal bagaimana saat itu ia bukan sekadar menginisiasi sebuah festival film, melainkan upaya dalam mengembalikan suara kepada mereka yang sering dibungkam.
Saat itu, Papuan Voices yang ia bersama kawan-kawannya rintis bukan hanya sekadar komunitas pembuat film dokumenter atau inisiator festival film semata, melainkan sebuah gerakan kebudayaan rakyat, sebuah gerakan yang menolak diam pada ketidakadilan dan penindasan yang menimpa masyarakat Papua. Melalui medium film, Max membukakan ruang bagi anak-anak sineas muda Papua untuk bercerita tentang diri mereka sendiri, tentang tanah mereka, dan tentang harapan mereka.
Namun jauh sebelum Papuan Voices berdiri, Max Binur telah lama berjalan di jalan kebudayaan dan kemanusiaan.
Sebagai lulusan antropologi budaya Universitas Cenderawasih (Uncen), ia memahami bahwa pelestarian budaya tidak cukup dilakukan di ruang akademik atau di atas panggung pertunjukan. Budaya, baginya, harus hidup dan berdenyut di kampung-kampung, di tengah rakyat, di tanah tempat ia dilahirkan.
Terinspirasi oleh antropolog sekaligus musisi Arnold Ap dan gerakan Mambesak, Max mendirikan sanggar-sanggar kesenian di berbagai kampung di Papua. Harapannya adalah ingin agar anak-anak dapat belajar melukis, menari, menyanyi, dan membuat kerajinan-kerajinan khas Papua sekaligus mengenal jati diri mereka sebagai orang Papua.
Sepertinya Max sudah tahu, bahwa di tengah arus modernisasi dan marginalisasi, kampung adalah benteng terakhir kebudayaan. Dari sanalah identitas Papua bertumbuh dan bertahan, bukan di kota-kota urban.
Dengan menapaki jalan yang sama dengan Arnold Ap, Max melihat perjuangan kebudayaan sebagai upaya mempertahankan martabat manusia Papua. Ia percaya, kesenian bukan hanya tentang keindahan, tetapi tentang merajut harapan, memberi semangat hidup, dan menjaga keyakinan bahwa orang Papua bisa bangkit dan memimpin dirinya sendiri di atas tanahnya sendiri.
Fokus perjuangannya selalu tertuju pada generasi muda Papua. Max dikenal dekat dengan anak-anak muda, menjadi tempat mereka berbagi imajinasi, harapan, bahkan keluh kesah. Dari kedekatan itulah lahir Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat (Belantara) Papua, komunitas yang ia dirikan bersama sahabat-sahabatnya di Kota Sorong pada 5 Agustus 2004 — bertepatan dengan tanggal berdirinya Mambesak oleh Arnold Ap, simbol warisan perjuangan budaya yang menginspirasinya.
Belantara Papua menjadi ruang belajar dan berkarya bagi anak-anak muda untuk mengembangkan kesadaran sosial dan budaya. Di sana mereka belajar melukis, menari, bermusik, membuat kerajinan, dan yang lebih penting: belajar mencintai tanah Papua serta rakyatnya.
Berikut di bawah ini merupakan wawancara lengkap Daunjati dengan Max Binur dalam Majalah Daunjati edisi 2020 bertajuk “Bicara Papua”.
KAMI INGIN MEREKAMNYA, DI TENGAH ARUS INFORMASI TENTANG PAPUA YANG TAK BERIMBANG
Wawancara Naufal W. Hakim dengan Max Binur, seorang seniman audio-visual dan koordinator umum Papuan Voices, komunitas penggagas Festival Film Papua
Boleh cerita dulu bagaimana sejarah awal terbentuknya Papuan Voices?
Sebelum ada Papuan Voices seperti sekarang, ada sekelompok anak muda, termasuk saya, Riko Adicondro dan Wens Seatubun yang sering kumpul di Yogyakarta tahun 2010. Kami tergabung di organisasi non-profit bernama Engage Media, yang bergerak di bidang, yang salah satunya, audio-visual. Di tahun 2010 itu, Engage Media punya program workshop audio-visual di Merauke, Jayapura, dan Sorong. Nah, program ini namanya Papuan Voices.
Dalam perjalanannya pada tahun 2012, ada sebuah pertemuan di Bali membicarakan persiapan Papuan Voices sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Engage Media. Pada saat itulah disepakati saya sebagai koordinatornya. Tugas saya adalah untuk mempersiapkan tujuan tadi, menjadikan Papuan Voices menjadi lembaga mandiri. Akta notarisnya selesai di tahun 2016.
Kemudian di tahun yang sama dengan peresmian Papuan Voices, dengan mendaftarkannya pada akta notaris, tahun 2016 saya bersama Asri dan Harun menggagas Festival Film Papua (FFP), yang kami pikirkan saat itu agar anak muda terlibat dalam produksi film dokumenter. Mengenalkan sekaligus menyebarkan kultur bahwa, film dokumenter merupakan salah satu medium yang penting dan bisa digunakan oleh anak muda Papua untuk menyebarkan pengetahuan tentang alam dan juga politik.
Selain itu, secara umum kami ingin memperlihatkan pada dunia, bahwa anak-anak muda Papua bisa membuat film juga. Hal yang selama ini mungkin tak pernah terpikirkan oleh banyak orang yang melihat Papua dari kacamata stereotip dan underestimate: primitif, barbar, tidak berpendidikan, dan stereotip-stereotip lain.
Di tahun-tahun sebelumnya, di Tanah Papua sendiri sudah berdiri kantung-kantung komunitas pegiat film, bisa dibilang cabang-cabang Papuan Voices lah. Tersebar di Merauke, Sorong, Raja Ampat, Jayapura, Tambrauw, dan Biak. Itu terbentuk dari hasil workshop audio-visual yang kami kerjakan sejak bersama Engage Media. Gagasan FFP itu akhirnya terselenggara untuk pertama kalinya di tahun 2017. Tema yang dipilih adalah “Manusia dan Alam”, yang terkait dengan pogram pemerintah Indonesia di Papua, yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) atau yang dikenal dengan istilah “Lumbung Pangan Nasional” dan dari kondisi itu kami melihat geliat perlawanan masyarakat yang muncul di Merauke akibat program tersebut perlu sebuah gerakan yang mampu menghasilkan alat edukasi untuk masyarakat adat Papua agar tidak dijual tanahnya.
Festival Film Papua yang pertama di tahun 2017, apa cukup berhasil mencapai tujuan kalian?
Di FFP pertama ada 17 film yang masuk setelah hasil kurasi, dengan dua kategori: peserta festival dari Tanah Papua dan Luar Papua. Tapi peserta memang didominasi oleh sineas-sineas Papua. Dalam penyelenggaraan yang pertama itu ada 200 orang dari masyarakat umum yang hadir sebagai penonton film-film dokumenter yang diputar. Cukup berhasil bagi kami, karena para penontonnya memang berasal dari berbagai elemen masyarakat, bukan hanya kalangan sineas atau penyuka film saja, tapi masyarakat adat juga hadir waktu itu. Malah memacu kami untuk menyelenggarakannya lagi dan melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan di tahun berikutnya.
…Dan di tahun 2018, Festival Film Papua yang kedua itu kalau tidak salah bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat Internasional tanggal 9 Agustus, kan ya? Ada misi khusus?
Iya betul, FFP kedua diselenggarakan di Jayapura, 6–9 Agustus 2018, itu bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat Internasional. Kami memang ingin menjadi bagian dari peringatan ini, bahwa ada kondisi masyarakat adat Papua yang jarang, bahkan tak pernah diekspos. Sebenarnya sejak FFP yang pertama pun tanggal penyelenggaraan sudah kami patenkan di tanggal itu juga, hingga FFP selanjutnya pun begitu.
Apa ada peningkatan dalam hal partisipasi terhadap Festival Film Papua dibanding tahun sebelumnya?
Ada 19 film, dengan jumlah penonton yang meningkat menjadi 300 orang. Dalam FFP kedua tahun 2018 ini kami mengusung tema “Papua di tengah Arus Globalisasi”.
Di tahun berikutnya tahun 2019, FFP ketiga, itu diselenggarakan di Sorong dengan tema “Perempuan Penjaga Tanah Papua”.
Tema yang menarik, apa yang digagas dari tema itu?
Kami ingin memunculkan suara Tanah Papua, khususnya suara perempuan dari Tanah Papua. Bagaimana fakta tersebut, kondisi perempuan Papua yang mengalami kekerasan. kami ingin mengangkat itu, menyampaikan bahwa perempuan, para mace, mama-mama, merupakan pewaris kehidupan Papua itu sendiri.
Apa bisa diartikan peningkatan jumlah penonton itu sebagai hasil dari kerja keras Papuan Voices menyebarkan virus audio-visual di Tanah Papua, atau bisa diartikan sebagai apa?
mungkin bisa dibilang seperti itu, Papuan Voices berhasil jadi pelopor bagi terbentuknya komunitas-komunitas pegiat film dokumenter di Tanah Papua. Namun untuk FFP tahun 2019 juga ada peran komunitas lain. Kami mengajak komunitas foto untuk mengadakan juga pameran foto dengan tema sama di dalam rangkaian FFP. Bukan hanya pameran foto, pameran buku, pameran noken, dan lain sebagainya. Pola ini akan kami pakai di FFP tahun 2020, karena sebagai strategi menggaet lebih banyak orang untuk terlibat itu cukup berhasil.
Sebelumnya memang tidak ada kolaborasi dengan lembaga lain?
secara teknis pelaksanaan di Tanah Papua sudah ada, tapi belum berpola seperti di tahun 2019. Sejak FFP pertama juga kami sudah langganan selalu bekerja sama dengan Festival Film Dokumenter (FFD) Jogja dan Institut Kesenian Jakarta. Film-film yang lolos dan diputar di FFP juga diputar dan didiskusikan oleh mereka. Juga sejak tahun 2016–2019 Papuan Voices juga sudah terlibat dalam event internasional, Festival Film Dokumenter di Malaysia. Teknisnya sama, kami mengirimkan 1–2 film pilihan untuk discreening, juga awak filmnya, biasanya sutradaranya, untuk jadi pembicara di sana. Affrika Selatan, PNG, Australia, Amerika, juga kami screening di event di sana, itu di tahun 2019.
Rencana Festival Film Papua keempat di tahun ini, ada bocorankah akan seperti apa?
Untuk tahun 2020 kami sudah menentukan lokasi penyelenggaraan yaitu di Wamena dengan tema “Budaya dan Perdamaian”. Tema ini berkaitan dengan peristiwa di Wamena. Informasi lainnya, tunggu saja tanggal mainnya. Hahaha.
Oke.. oke. Hahaha.. mungkin bung, saya pingin sedikit bahas kembali ke cikal bakalnya Papuan Voices. Sejak awal kan Papuan Voices membuat FFP ini saya lihat memang tidak menjaga jarak dengan ‘konsekuensi’ politik, maksud saya tidak hanya FFP ini berputar di kegiatan ‘seni’ saja, tapi ada gagasan politis yang diusung yang relevan dengan kondisi dan permasalahan masyarakat di Tanah Papua secara menyeluruh, ini kan sesuatu yang sangat politis. Sebenarnya apa yang ingin dituju dari gerakan ini?
Sederhana saja.. seperti yang saya bilang dalam sebuah konferensi internasional kebudayaan di Jakarta tahun 2019, saya minta agar seluruh perwakilan dunia yang ada di konverensi, untuk memberi support. Saya bilang, kami ingin merekamnya, merekam berbagai permasalahan yang dialami orang Papua, untuk dipublikasi, di tengah arus informasi tentang Papua yang tidak berimbang. Edukasi, dengan melihat dan mendengar pengalaman dan suara Papua.. suara orang-orang Papua.
[Diketik ulang oleh Purwa Sundani pada 10 Oktober 2025 dari Majalah Daunjati edisi 2020 bertajuk “Bicara Papua” (Hal. 10–15]
Kini, Max Binur telah berpulang. Tapi warisan tentang cara pandang, semangat, dan cinta yang tak putus kepada tanah Papua dan rakyatnya akan terus mengalir hingga lintas generasi.
Dalam setiap nada, dalam setiap langkah tarian, dalam setiap garis-garis ukiran, dan dalam setiap dokumenter yang bercerita tentang kehidupan rakyat Papua, Max Binur tetap hidup.
Melalui karya dan keteladanan hidupnya, Max Binur telah menyalakan obor kesadaran di hati banyak orang. Dan obor itu akan terus menyala di setiap karya, di setiap langkah, di setiap kampung yang hidup oleh semangat Sampari.
Selamat jalan, Max Binur.
