Rubrik Sosial

Pada masa Orde Baru, sebuah trauma kolektif muncul dari banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan rezim Soeharto. Sebut saja kasus penembakan misterius (PETRUS) atau kasus lain seperti peristiwa Trisakti, G30S, kerja paksa tahanan politik di Pulau Buru dan masih banyak lagi. Dalam Pasal 4 TAP MPR No. XI/MPR/1983, nama Soeharto dibersihkan dari

Massa buruh dari berbagai serikat beserta beragam elemen masyarakat menggelar aksi mimbar bebas di Taman Cikapayang, Dago dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau Labour May Day pada 1 Mei 2025. Berdasarkan keterangan Gilang Fauzi sebagai Juru Bicara Aliansi Buruh Bandung Raya, ia menjelaskan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus dalam aksi kali

Reformasi tahun 1998 digadang-gadang sebagai momen titik balik rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang militeris diganti dengan kekuatan sipil yang demokratis. Namun, apakah 27 tahun berlalu pasca Reformasi 1998 Indonesia telah benar-benar mencapai demokrasi yang sejati? mengingat masih maraknya pelanggaran HAM, praktik korupsi dan nepotisme, serta lemahnya penegakan hukum, benarkah Reformasi telah membuahkan

Forum Masyarakat Sukahaji Melawan menggelar aksi Geruduk Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Bandung pada Senin (14/4). Tujuan dari geruduk Kantor BPN ini adalah menuntut kejelasan atas hak kepemilikan tanah warga yang kini belum mendapatkan kepastian hukum dan belum menemukan titik terang. Dalam hasil audiensi yang digelar antara Forum Masyarakat Sukahaji Melawan bersama Badan Pertanahan

Kamis 20 Maret 2025, telah berlangsung serangkaian aksi dengan tajuk Tolak RUU TNI di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Aksi ini dimulai dengan long march melalui kolong Pasupati hingga ke depan Gedung DPRD Jawa Barat, lalu dilanjutkan dengan kegiatan mimbar bebas peserta aksi untuk memberikan aspirasi atau suaranya di depan kerumunan aksi. Adapun tujuan utama dari aksi

Setiap 8 Maret, dunia memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD), sebuah momentum penting untuk merayakan pencapaian perempuan, meningkatkan kesadaran akan diskriminasi, serta mendorong aksi nyata menuju kesetaraan gender. Dilansir dari laman International Women’s Day, perayaan ini telah berlangsung lebih dari satu abad, dan berbagai isu yang mempengaruhi perempuan masih menjadi perhatian global. IWD bukan hanya

Dua minggu sebelum Hari Perempuan Internasional, Simpul Puan membuat agenda konsolidasi terbuka di Teater Kebun Kampus ISBI Bandung pada tanggal 22 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh perempuan-perempuan perwakilan undangan kolektif maupun inisiatif individu, tak sedikit juga laki-laki datang mengikuti dan mendukung agenda tersebut. Acara diawali dengan perkenalan dari masing-masing peserta konsolidasi yang datang, kemudian

Aksi mahasiswa kembali terjadi pada Senin, 17 Februari 2025, di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi bertema Indonesia Gelap ini menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan dana pendidikan. Hal ini memicu banyak protes terutama dari para mahasiswa yang menilai kebijakan ini sangat merugikan, terutama bagi mereka yang bergantung pada bantuan pendidikan seperti Kartu

Kegiatan bertajuk “From Roads To Roots: Youth Tackling Climate Crisis through Just Transportation” atau FRTR merupakan serangkaian aksi yang diinisiasi oleh generasi muda Kota Bandung pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, dengan tujuan terciptanya transportasi publik di Kota Bandung yang aman, nyaman, terintegrasi, dan inklusif.  Adapun beberapa rangkaian kegiatan dari FRTR ini ialah workshop, fashion

Kamis, 22 Agustus 2024, telah terjadi aksi dengan tajuk “Rakyat Gugat Negara”. Pemantik digelarnya aksi ini berdasarkan pada respon rakyat terhadap keputusan DPR RI dalam pembahasan Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada. Dalam pembahasan tersebut, berisi hal yang seakan menguntungkan jokowi dan antek-anteknya. Setelah testimoni kepemimpinan Jokowi selama dua periode ini, hasilnya ialah telah terbangun politik